√ Biaya Mutasi Mobil Antar Provinsi 2023 : Syarat & Prosedur

Biaya Mutasi Mobil Antar Provinsi – Proses mutasi mobil atau pencabutan berkas mobil sebaiknya dilakukan jika pemilik kendaraan akan pindah domisili. Jika tidak dilakukan, akan mengakibatkan kesulitan terutama saat membayar pajak kendaraan atau memperpanjang STNK.

Secara umum, pengurusan mutasi mobil, baik dalam satu daerah maupun antar provinsi, bisa dilakukan dengan relatif mudah. Namun, banyak orang memilih menggunakan jasa biro atau calo untuk mengurus pencabutan berkas STNK karena dianggap lebih praktis dan tidak merepotkan.

Penting untuk diingat bahwa pengurusan mutasi mobil harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pastikan Anda memahami prosedur dan persyaratan yang diperlukan agar proses mutasi berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Meskipun begitu, bukan berarti mutasi mobil tidak bisa dilakukan sendiri. Bagi mereka yang ingin melakukan mutasi mobil antar provinsi, penting untuk mengetahui persyaratan yang diperlukan serta biaya administrasi yang harus dikeluarkan.

Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan secara lengkap persyaratan mutasi kendaraan roda empat ke daerah lain beserta perkiraan biaya administrasinya. Tanpa berlama-lama, berikut adalah informasi mengenai biaya mutasi mobil antar provinsi:

Jenis Mutasi Mobil

Jenis mutasi mobil terdiri dari dua kategori, yaitu mutasi satu daerah dan mutasi beda daerah.

Mutasi satu daerah adalah perpindahan alamat pemilik mobil dari satu wilayah Samsat ke wilayah Samsat lain dengan tetap mempertahankan nomor polisi yang sama. Sebagai contoh, jika pemilik mobil sebelumnya berdomisili di Jakarta dengan nomor polisi B, ketika pindah ke Bekasi tetap menggunakan nomor polisi B. Meskipun Samsat berubah, nomor polisi tetap sama.

Sementara itu, mutasi beda daerah melibatkan perubahan alamat dan juga pergantian nomor polisi kendaraan. Dalam jenis mutasi ini, pemilik kendaraan harus melaksanakan prosedur pencabutan berkas dan melibatkan kepolisian daerah setempat.

Dengan demikian, jenis mutasi ini membutuhkan prosedur tambahan serta keterlibatan polisi daerah untuk melaksanakan pencabutan berkas kendaraan.

Syarat Mutasi Mobil Antar Provinsi

Ketika melakukan mutasi mobil antar provinsi, proses tersebut melibatkan penggantian nomor polisi kendaraan. Untuk itu, berikut adalah beberapa syarat mutasi mobil antar provinsi:

1. STNK asli beserta fotokopi.
2. BPKB asli beserta fotokopi.
3. KTP asli beserta fotokopi.
4. Kwitansi pembelian mobil yang telah dibubuhi materai.

Syarat-syarat tersebut perlu disiapkan untuk proses mutasi mobil agar dapat dilakukan dengan lancar. Selain itu, penting juga untuk menghubungi pihak kepolisian daerah setempat untuk mengetahui persyaratan dan prosedur yang lebih rinci terkait mutasi mobil antar provinsi.

Dengan memenuhi semua syarat yang diperlukan, Anda dapat melanjutkan proses mutasi mobil antar provinsi dengan baik.

Prosedur Mutasi Mobil Antar Provinsi

Setelah memenuhi semua persyaratan yang telah disebutkan sebelumnya, berikut adalah prosedur mutasi atau pencabutan berkas mobil antar provinsi yang perlu Anda ketahui. Saat melaksanakan proses ini, Anda akan melewati serangkaian langkah pencabutan berkas. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai biaya mutasi mobil antar provinsi, penting untuk mengetahui tata cara prosedurnya terlebih dahulu.

1. Cek Fisik Kendaraan: Langkah pertama adalah mengunjungi kantor Samsat terdekat untuk melakukan cek fisik kendaraan. Petugas Samsat akan melakukan penggesekan nomor-nomor pada kendaraan, seperti nomor mesin dan nomor rangka. Proses ini biasanya hanya memakan waktu sekitar 5 menit.
2. Cek Fiskal: Setelah melewati proses cek fisik kendaraan, Anda akan diarahkan dan diantarkan ke lokasi cek fiskal. Di tahap ini, Anda akan diminta untuk mengisi formulir dan membayar biaya administrasi mutasi mobil.
3. Proses Mutasi STNK: Selanjutnya, kunjungi loket pendaftaran dan mintalah formulir serta balik nama. Setelah formulir terisi lengkap, serahkan kembali kepada petugas. Pada tahap ini, Anda juga akan diminta untuk membayar biaya tanda terima berkas.
4. Pengambilan Berkas Mutasi: Pada hari yang telah dijadwalkan, datanglah ke kantor Samsat untuk mengambil berkas mutasi kendaraan. Setelah menerima berkas, segera kunjungi kantor Samsat di domisili atau provinsi tujuan.
5. Penyerahan Berkas Mutasi STNK: Setelah tiba di kantor Samsat tujuan mutasi, serahkan semua berkas yang telah dicabut dari Samsat daerah asal. Namun, sebelum berkas diterima, kendaraan juga akan melewati proses cek fisik sekali lagi untuk memastikan nomor rangka dan mesin.
6. Pembayaran Administrasi: Setelah berhasil melewati cek fisik, langsung menuju loket mutasi untuk menyerahkan semua berkas kendaraan dan melakukan pembayaran administrasi mutasi antar provinsi, termasuk BPKB asli. Setelah proses pemeriksaan selesai, petugas akan mengembalikan BPKB asli dan lembaran kertas tanda pembayaran STNK. Jangan lupa untuk mengambil pelat nomor mobil yang baru di bagian pelat nomor.

Dengan mengikuti prosedur di atas, Anda dapat melakukan mutasi mobil antar provinsi dengan lancar.

Hal yang Perlu Dilakukan Sebelum Mengajukan Mutasi Mobil

Sebelum memulai proses mutasi mobil antar provinsi, disarankan untuk mempelajari dokumen apa saja yang diperlukan dan berapa jumlah rangkap yang dibutuhkan. Hal ini penting karena seringkali orang harus bolak-balik ke kantor Samsat karena dokumen yang tidak lengkap.

Selain itu, kamu juga dapat melakukan simulasi perhitungan biaya mutasi mobil antar provinsi dengan mengetahui harga mobil dan mempelajari komponen biayanya dari situs resmi Polri. Dengan demikian, kamu dapat mempersiapkan budget yang cukup untuk proses mutasi tersebut.

Selain itu, penting untuk mempelajari jadwal mutasi. Loket untuk proses mutasi mobil biasanya sudah dibuka pada pukul 07.30, sehingga disarankan untuk datang lebih awal guna menghindari antrean panjang.

Dengan melakukan persiapan yang matang, mempelajari dokumen yang dibutuhkan, menghitung biaya mutasi, dan mengetahui jadwal proses mutasi, kamu dapat memperlancar proses mutasi mobil antar provinsi dengan lebih efisien.

Baca juga: Biaya Operasi Kantung Mata : Prosedur & Efek Samping.

Biaya Mutasi Mobil Antar Provinsi

Berdasarkan peraturan perpajakan pemerintah, biaya mutasi mobil (BBN) dikenakan sebesar 1% dari total harga pembelian kendaraan. Oleh karena itu, tarif mutasi mobil antar provinsi dapat beragam tergantung pada jenis dan harga pembelian kendaraan.

Sebagai contoh, jika harga pembelian kendaraan sekitar Rp 200.000.000, maka biaya mutasi akan menjadi 1% x Rp 200.000.000 = Rp 2.000.000. Namun, perlu dicatat bahwa biaya mutasi mobil antar provinsi meliputi berbagai aspek dan bisa berbeda tergantung pada provinsi masing-masing.

Berikut adalah daftar rincian biaya mutasi mobil antar provinsi mulai dari proses pengurusan hingga selesai:

Biasanya, proses pengurusan mutasi mobil antar provinsi membutuhkan waktu sekitar satu bulan. Pemilik kendaraan akan diberitahu tentang jadwal pengambilan berkas di kantor Samsat. Penting untuk membawa bukti pembayaran mutasi kendaraan saat mengambil berkas tersebut.

Baca juga: Biaya Perawatan Kulit di Jasper Skin Care : Wajah & Tubuh.

Kesimpulan

Demikianlah penjelasan dari Biayaharga.com mengenai biaya mutasi mobil antar provinsi beserta persyaratan dan tata cara melakukannya. Sebelum melakukan pencabutan berkas kendaraan, disarankan untuk melakukan pengecekan kondisi mobil terlebih dahulu, seperti melakukan servis alternator mobil, servis kaki-kaki mobil, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan agar proses cek fisik di kantor Samsat dapat berjalan dengan lancar.

Dengan melakukan pengecekan kondisi mobil sebelumnya, Anda dapat memastikan bahwa kendaraan dalam keadaan baik dan memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk mutasi mobil antar provinsi. Jika terdapat kerusakan atau masalah pada mobil, sebaiknya segera melakukan perbaikan sebelum proses mutasi dilakukan.

Pastikan untuk meluangkan waktu yang cukup untuk melakukan servis dan perbaikan yang diperlukan sehingga kendaraan siap untuk melewati proses cek fisik dengan baik. Dengan begitu, Anda dapat memastikan bahwa kendaraan memenuhi persyaratan yang ditentukan sebelum melakukan mutasi antar provinsi.